Friday , 25 July 2014

Home » BINTAN » Penambangan Bauksit Illegal Kembali Marak di Tanjungpinang

Penambangan Bauksit Illegal Kembali Marak di Tanjungpinang

Ijin Land Clearing Dijadikan Dalih Penambangan Illegal

bauksit illegal 1

Tanjungpinang I berita-batam.com : Aktivitas penambangan bauksit yang tidak mengantongi izin resmi dari pemerintah kembali marak di Tanjungpinang. Aksi penambangan liar ini terlihat secara kasat mata di sejumlah titik. Tak terkecuali di dekat kantor Walikota Tanjungpinang, dan telah berlangsung sejak tiga bulan terakhir.

Entah apa yang menyebabkan pengusaha bauksit belakangan terlihat lebih agresif dan terkesan nekat memburu bauksit di Tanjungpinang. Padahal, berdasarkan penelusuran berita-batam.com untuk memperoleh izin penambangan bauksit tidak mudah paska keluarnya Peraturan Menteri (Permen) yang dikeluarkan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2012 terkait larangan ekspor bahan baku pertambangan berjenis nikel, besi, mangan, bauksit dan tembaga ke luar negeri yang diberlakukan mulai 6 Mei 2012.

Dan menjadi ironi karena para penambang bauksit ilegal justru memburu bauksit di lokasi yang terletak di Senggarang.  Lokasi di mana kantor Walikota Tanjungpinang berada.

Berdasarkan pantauan berita-batam.com  pada Kamis (13/06/2013) di daerah Senggarang, sedikitnya ada sekitar sepuluh titik yang dimanfaatkan oleh para penambang bauksit ilegal. Dengan dalih ijin land clearing, mereka dengan leluasa mengeruk perut bumi Tanjungpinang untuk mengeruk keuntungan.

Wardaya (42) warga Sungai Timun Rt 003/Rw04, Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, mengatakan aktivitas penambangan di sekitar rumahnya sudah sampai pada tahap mengkhawatirkan. Sudah sekitar sebulan ini, jalan di depan rumahnya terlihat  lalu lalang kendaraan alat berat dan lori pegangkut bauksit.

“Kalau dulu, warga kami mendapat uang debu yang diberikan pengusaha bauksit. Sekarang beda, mereka seakan tidak memperdulikan warga sekitar,” keluh Wardaya.

Pengakuan Wardaya diamini oleh Sutikno aktivis pemuda di RT 04. Mereka menenggarai ijin land clearing yang dikantongi perusahaan tambang hanya pepesan kosong. “Ini modus yang justru sering dimanfaatkan oleh pegusaha bauksit untuk bisa menambang,” terang Sutikno.

Ditambahkannya, modus lain yang sering dimanfaatkan pengusaha adalah dengan melakukan perjanjian sewa menyewa lahan milik warga yang memiliki kandungan bauksit. “Lahan warga dihargai sekitar Rp 10-15 ribu per-meter. Lantas mereka sepenuhnya bisa mengeruk bauksitnya.”

Sutikno mengaku khawatir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas penambangan bauksit secara masif selama ini. “Eksploitasi alam yang berlebihan bisa berpotensi pada kerusakan lingkungan. Alam bisa murka dan akan berdampak pada anak cucu kita,” katanya.

Untuk itu, dia berharap agar instansi terkait segera melakukan tindakan tegas terhadap para penambang legal dan ilegal untuk memperhatikan keseimbangan lingkungan.” Hal ini penting dilakukan agar tidak berdampak buruk terhadap generasi anak cucu kita.” Beber Sutikno. (ton)

scroll to top